Dia menyayangkan stafsus ini justru mencuat pasca kepemimpinan Zul-Rohmi. "Kenapa nggak dipersoalkan sejak dulu. Kok baru sekarang diributkan.Ini ada apa sih. Kan Pj.Gubernur ini termasuk dalam sistem itu," kata Fihir.
Fihir mengatakan statemen Pemprov NTB dalam hal ini Pj Gubernur dan Plh Sekda, terlalu prematur dan terkesan ingin menggemboskan citra Zul-Rohmi. Fihir menyebut, temuan BPK dan rekomendasinya baru bisa diumbar di publik setelah ada LBP dari BPK, dan hal itu pun harus sudah dilimpahkan ke inspektorat.
"Hasil rapat itu kan verbal, bukan LHP. Jadi statemen dan membuka hal itu ke publik sama saja membocorkan rahasia negara. Sehingga kesannya Pj Gubernur dan jajaran Pemprov NTB saat ini hanya membuat kegaduhan semata," tegas Fihir,
Tokoh muda ini menekankan sebaiknya Pj Gubernur dan jajaran Pemprov NTB berfokus mengejar waktu dan menyelesaikan tupoksi penyelenggaraan pemerintah daerah ini.
Bukannya justru terkesan menimbulkan pro kontra di tengah publik. "Koar-koar" soal rencana mutasi sejumlah pejabat eselon II dan III yang beberapa pekan ini selalu terlontar dari Pj Gubernur NTB, juga dinilai Fihir sebagai hal yang kontra produktif.
Fihir bahkan meminta Gita Ariadi mundur lantaran seolah hanya menciptakan keributan. Bukan mendorong stabilitas untuk kemajuan bersama.
"Kesan yang muncul ke publik jadi seperti ada gap antara Lalu Gita dengan Zul-Rohmi, dan saat ini dilampiaskan ketika sudah menjadi Pj Gubernur. Ini kan jadi citra buruk bagi NTB yang katanya mau Maju dan Melaju. Kalau buat keributan terus, mending Pj Gubernur dan pejabat yang ribut ini mundur saja, nggak akan maju kita," ungkapnya.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
