Tidak sekadar mencabut, Pemda NTB juga diharapkan lebih teliti dalam menentukan kerjasama dengan Penanam Modal Asing (PMA).
Artinya, melihat latar belakang perusahaan tersebut termasuk sepak terjangnya di dunia investasi. "Jangan yang baru investasi puluhan miliar langsung dirangkul. Coba cari yang ratusan miliar biar bonafid gitu lho. Intinya justru jangan sampai merugikan masyarakat," paparnya.
Disinggung apakah ada dugaan oknum penjabat yang bermain terkait penandatanganan kerjasama dengan investor asing dalam pengelolaan bisnis di Gili Trawangan, Asikin menegaskan kemungkinan itu ada. Hanya saja, perlu dibuktikan dengan melibatkan masyarakat.
"Sebab, ada juga investor yang berdalih sudah membayar ke pemerintah lantaran lahan kafe itu milik pemerintah. Nah ini harus transparan dong. Siapa yang menerima dan apakan sudah masuk ke kas daerah atau bagaimana," paparnya.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
