Menyoal Meritokrasi Iqbal - Dinda, Mencurigai Kemungkinan Adanya Komunikasi Politik di Balik Layar

Pada praktiknya, Alfisyahrin menilai tidak banyak pihak yang berhasil menerapkan sistem meritokrasi ini. "Sejauh ini baru 40 persen Iqbal - Dinda bisa menerapkan sistem meritokrasi ini. Dari mutasi terhadap 72 pejabat itu belum sepenuhnya menerapkan meritokrasi total," ujarnya.

Persoalan lain yang dihadapi dalam penerapan sistem meritokrasi birokrasi menurut Alfisyahrin adalah politik kepentingan dari berbagai pihak. Politik kepentingan ini dinilai bisa memunculkan upaya praktik nepotisme di balik layar.

Terlebih, pada dasarnya penerapan sistem meritokrasi itu idealnya mengacu pada kapabelitas, prestasi, dan kualifikasi.

"Tapi publik layak mencurigai kemungkinan adanya komunikasi politik di belakang layar memungkinkan terjadinya praktik nepotisme. Komitmen Iqbal - Dinda ingin menerapkan sistem birokrasi justru menuai pertanyaan apakah hal ini sudah didesign dengan baik," paparnya.

Terkait dengan tema diskusi apakah meritokrasi birokrasi Iqbal-Dinda merupakan solusi atau hanya gimmick politik, Dr. Alfisyahrin menilai bahwa gimmick politik merupakan upaya memanipulasi kesadaran publik atau istilah yang dipakai menipu untuk mencapai tujuan politik.

Editor : Edy Gustan