Dikatakan, proses pembentukan DOB memang tidak bisa dilakukan cepat. Bahkan, RPP yang merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 214 saja sudah lama tidak dibahas.
Terkait itu, pihaknya berupaya mendesak agar PP harus segera tuntas pada 2025. "Seperti yang saya sampaikan bahwa PP itu harus selesai di 2025 ini setelahnya baru kita usahakan berproses. Saya berkomitmen untuk itu," Tegasnya politisi Partai Nasdem ini.
Dia mengimbau masyarakat Pulau Sumbawa untuk tidak melakukan aksi demonstrasi anarkis. Apalagi sampai memblokade fasilitas publik seperti Pelabuhan Poto Tano.
Dia mendorong agar penyampaian aspirasi itu ditempuh melalui jalur formal termasuk dalam konteks demonstrasi.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
