Dia menantang DPRD NTB berani menjawab pertanyaan Fihiruddin dengan melakukan tes urine dengan kehadiran penuh dewan. "Saya sangat menyayangkan sikap DPRD. Seharusnya kalau ada dugaan kepada mereka, uji publik aja dengan cara berani tes urine," katanya.
DPRD NTB, kata Sirra sering mengkritisi kinerja pemerintah maupun rekan kerja. Namun sangat aneh jika dikritik justru melancarkan perlawanan hukum.
"DPRD kan sering kritik pemerintah. Sering kritik mitra kerja, masak kalau dia dikritik terus melakukan cara kriminalisasi," ujarnya.
Dia menegaskan DPRD bukan lembaga superbody yang tidak dapat dikritik. Bahkan lembaga negara pun sering mendapatkan kritik warga tanpa harus melakukan kriminalisasi ke warga.
Menurutnya, setiap hari ada demo di kementerian, lembaga negara, tapi tidak pernah ada kriminalisasi. Sirra menegaskan akan membantu Fihiruddin secara probono alias gratis, jika kasus tersebut diproses hingga pengadilan.
"Saya akan siap bantu Fihir itu kalau dia butuh bantuan. Meskipun tidak secara langsung, saya siap memberikan legal hukum," katanya.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
