Politisi PKN Nilai Hak Interpelasi Terkait DAK Bakal Buntu

Edy Gustan
Politisi Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)Abdul Hakim menilai hak interpelasi anggota DPRD NTB bakal buntu. Foto: Istimewa

MATARAM, iNewsmataram.id-Sekretaris Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Nusa Tenggara Barat Abdul Hakim menilai kalangan DPRD NTB terlalu dini mengusulkan hak interpelasi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).

Terutama menyangkut DAK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB. Bang Akim sapaan karib politisi muda ini mengatakan hingga saat ini proyek DAK terutama di Dikbud masih berjalan.

Artinya, belum ada persoalan yang mencuat ke permukaan yang menjadi temua aparat penegak hukum termasuk BPK.

"Letak persoalannya di mana. Kan semua sedang dalam proses pengerjaan sampai batas waktu yang ditentukan. Nanti setelah semua tuntas, baru ada proses lainnya. Jadi jangan terburu-buru menyampaikan hak interpelasi," ujar Bang Akim kepada wartawan Selasa (14/1/2025).

Editor : Edy Gustan

Halaman Selanjutnya
Halaman : 1 2 3

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network