MATARAM,iNewsmataram.id- "Bongkar-pasang" ketua partai di daerah pasca pemilu legislatif kemungkinan akan berlangsung. Terutama menjelang pemilu kepala daerah serentak pada 2024 mendatang.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr.Ihsan Hamid mengatakan, "bongkar-pasang" ketua-ketua partai politik di daerah berpotensi terjadi terutama terhadap ketua parpol yang dinilai tidak berani tampil sebagai calon gubernur.
Termasuk mereka yang gagal meraih kursi maksimal di DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota. Peraih gelar doktor ilmu politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai partai politik di level pusat akan melakukan evaluasi pasca pemilu legislatif 2024.
"Potensi itu bisa saja terjadi dan merupakan ancaman tersendiri bagi ketua-ketua partai di daerah. Tidak terkecuali mereka yang dinilai gagal memenuhi target perolehan suara," ujar Ihsan Hamid kepada wartawan di Mataram Jum'at (29/3/2024).
Ihsan mengatakan penyehatan partai menjelang pemilu kepala daerah itu penting untuk memberikan daya gedor sehingga dapat memenangkan pertarungan.
Menurutnya, beberapa partai politik berpotensi mengalami pergantian pimpinan di daerah yakni ; Partai Golkar, Partai Gerindra, Nasdem, Partai Demokrat, PPP bahkan bisa juga Partai Perindo.
Mengacu pada percaturan politik menjelang Pilkada serentak 2024, partai politik tentu akan menyiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon kepala daerah. Tentu dengan pola dan strategi masing-masing.
"Tapi kalau ternyata ketua partainya justru nggak punya daya tawar kan sia-sia. Atau saat pemilu legislatif hasilnya jeblok juga bisa menjadi bahan evaluasi," paparnya.
Dia mencontohkan bagaimana DPD Partai Golkar NTB yang saat ini dipimpin Dr. H. Mohan Roliskana. Sebagai Ketua DPD Partai Golkar di level provinsi, tentu Mohan diharapkan dapat bertarung pada Pilgub NTB 2024.
Hanya saja, sementara ini Wali Kota Mataram itu belum menyatakan sikap akan maju di Pilgub NTB 2024. Meski memang nama Mohan Roliskana merupakan salah satu dari tiga tokoh Golkar yang digadang-gadang maju di Pilgub NTB yakni H. Suhaili FT dan Hj. Indah Damayanti Putri.
Sikap Mohan Itu menurut Ihsan berbeda dengan Bupati Lombok Tengah yang juga Ketua DPD Partai Gerindra NTB H. L Pathul Bahri. Sejauh ini, nama Lalu Pathul Bahri mulai mewarnai percaturan politik jelang Pilkada 2024.
"Ya setidaknya Pathul lebih berani muncul ke permukaan dibandingkan Mohan Roliskana dan beberapa ketua parpol lain seperti Ketua DPD Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman, Ketua DPW PPP NTB H. Muzihir, dan lainnya," ujarnya.
Nama Mohan Roliskana menurut Ihsan lebih terkenal di lingkup Kota Mataram. Secara hitung-hitungan politik, Mohan justru lebih berpotensi kembali memimpin Kota Mataram dibandingkan bertarung di Pilgub NTB dan menghadapi petarung politik sekaliber Dr.H Zulkieflimansyah dan lainnya.
"Hitung-hitungan politiknya sih begitu. Zona nyamannya Mohan ya di Pilwakot Mataram, tapi akan lebih menarik jika nantinya Mohan maju di Pilgub NTB," paparnya.
Meski begitu, keberadaan Mohan di Kota Mataram tentu memicu tantangan tersendiri bagi parpol lainnya. Terlebih, saat ini Golkar hanya puas mengoleksi 7 kursi hasil pemilu legislatif 2024.
Menurutnya, Golkar di Kota Mataram berpotensi menjadi "musuh bersama" parpol lain pada Pilwakot Mataram jika muncul figur sepadan dengan Mohan.
Uniknya lagi, kata Ihsan, meskipun Mohan sebagai Ketua DPD Partai Golkar NTB, nyatanya hingga saat ini justru nama Bupati Bima Indah Damayanti Putri (IDP) yang lebih moncer di permukaan.
Indah seolah lebih punya daya jual dan dipasang-pasangkan dengan tokoh lain baik itu Lalu Pathul Bahri, Lalu Muhammad Iqbal, dan belakangan berpotensi maju bersama dr. Lalu Herman Mahaputra atau karib disapa dokter Jack.
Kondisi tersebut dinilai parut menjadi modal evaluasi elit Golkar di Jakarta terhadap kepemimpinan Mohan Roliskana. Meski berhasil mengamankan jumlah kursi di DPRD Provinsi NTB, kecenderungan seperti ini justru secara tidak langsung merugikan Mohan secara politik
"Ngapain capek-capek jadi ketua level provinsi kalau pada akhirnya hanya bertarung di level kabupaten/kota. Jago kandang. Itu perlu dipertanyakan proses kaderisasinya," papar Ihsan.
Bagaimana dengan Ketua DPD Gerindra Lalu Pathul Bahri, menurut Ihsan sejauh ini posisi LPB aman. Raihan kursi baik di DPRD Provinsi, kabupaten/kota patut menjadi catatan.
Artinya, jika pada akhirnya Pathul Bahri gagal melenggang pada Pilgub NTB 2024, maka diyakini berpotensi dilengserkan. Lagi-lagi tokoh dari Nahdlatul Wathan (NW) berpotensi mengambil alih kursi Ketua DPD Partai Gerindra NTB itu.
Terlebih, salah satu kader NW saat ini tercatat peraih kursi di DPR RI. Hanya saja, itu lagi-lagi bergantung pada keputusan DPP.
Sementara Ketua DPW Nasdem NTB H. Rumaksi juga berpotensi goyah. Salah satunya dengan masuknya dua tokoh sekaligus yakni mantan Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid dan H. Mori Hanafi ke Senayan.
"Jika Rumaksi gagal, maka kursi Ketua DPW Partai Nasdem NTB bisa diambil alih baik oleh Fauzan Khalid atau bisa juga Mori Hanafi," ungkapnya.
Begitu juga dengan parpol lainnya seperti Indra Jaya Usman, H. Khairul Rizal maupun H. Muzihir. Bagaimana dengan partai lain seperti PDI Perjuangan, PAN, PKB, dan PKS.
Ihsan menilai keempat partai itu justru lebih dinamis. Terlebih saat ini Ketua DPW PAN NTB H. Muazzim Akbar, Ketua DPW PKB H. L Hardian Irfani dan Ketua DPD PDI Perjuangan H. Rachmat Hidayat berhasil melenggang ke Senayan.
"Kalau PKS sih kelihatannya susah ada pergantian. Apalagi Yek Agil itu baru menjabat Ketua DPW PKS dan terbukti berhasil. Bahkan saat ini, hanya PKS yang punya kader layak jual seperti Doktor Zul di Pilgub NTB 2024," tegasnya.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
