"Itu sih alternatif yang menarik. Tapi sebatas pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja yang dipilih di DPRD. Kalau Bupati dan wali kota sebaiknya tetap dipilih rakyat," ungkapnya.
Pilihan yang tidak kalah ekstrim lagi, kata Ihsan adalah Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh presiden. Namun, itu justru menuai persoalan yang lebih pelik lagi.
Pola itu akan kembali pada sistem orde baru. Dia yakin jika opsi pemilihan melalui mekanisme DPRD itu bergulir secara masif, akan disambut baik oleh para politisi.
"Kita lihat mudharatnya saja dengan pelaksanaan pemilu langsung ini. Semoga saja pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi berbagai hal," ungkapnya.
Alasan lain adalah, keberadaan pemerintah provinsi yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat tidak sepenuhnya bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.
Justru pemerintah kabupaten / kota yang punya kewenangan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial keamanan lainnya.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
