Dia berharap DPRD NTB kooperatif mencari tahu kebenaran atas informasi itu. Menurut dia, DPRD NTB belum mengeluarkan klarifikasi semenjak cuitan Fihiruddin itu viral.
Justru sebaliknya, DPRD NTB menyomasi Fihiruddin. Bahkan, mereka memolisikan Fihir. "Harusnya ada mekanisme internal terlebih dahulu yang harus dilewati lembaga dewan ini sesuai dengan tata tertib yang ada,” ujarnya.
Terkait itu, THPR akan mengawal DPRD NTB melalui BK agar dapat menelusuri informasi itu sehingga segera terklarifikasi. BK DPRD NTB segera memanggil para pihak yang diduga tersangkut kabar angin tersebut.
“Inilah harapan kami, semoga alat kelengkapan dewan bisa bekerja sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Ikhwan.
Dia menambahkan, laporannya ke BK DPRD NTB tidak menunjuk ke arah satu atau dua oknum anggota dewan, tetapi menindaklanjuti kabar angin tersebut.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
