Politisi PKS H. Karman Menyoroti Usulan BNPT Terkait Kontrol Tempat Ibadah

Mataram,iNewsmataram.id-Politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS)  H. Karman menyoroti usulan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengawasi masjid untuk menghindari paham radikalisme.

Caleg DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok itu menilai jika seyogyanya tidak menggeneralisasi persoalan terkait ada masjid yang diduga menjadi tempat untuk menjelek-jelekkan pemerintah.

Menurutnya, persoalan itu bersifat kasuistik sehingga tidak cukup dijadikan sampling bahwa masjid atau tempat ibadah menjadi media persemaian idiologi anti pemerintah.

"Banyak kok contoh masjid-masjid yang mencerdaskan ummat. Melakukan pemberdayaan ummat. Masjid-masjid Itu sudah mengambil sebagian besar tugas pemerintah. Yaitu mendidik ummat," ujar Karman kepada wartawan di Mataram Jum'at (8/9/2023).

Dia menegaskan, semestinya pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama hadir dan bertindak cepat dalam membinaan masjid.

Mantan Ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ini menekankan perlunya pembenahan manajamen tempat ibadah agar lebih positif. Dia mencontohkan bagaimana masjid-masjid di Lombok yang memiliki nilai sejarah tinggi.

Masjid sebagai tempat menyelesaikan semua persoalan ummat. Tidak terkecuali perkara menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan.

"Yang utama itu kan pembinaan dan pengembangan manajaman masjid atau tempat ibadah. Kalau pun ada masjid yang diduga menjadi tempat praktek radikalisme, tinggal diingatkan saja," ujarnya.

Dia menilai, banyak hal positif yang bisa diambil dari keberadaan masjid. Sebagaimana tuntunan Rasulullah, s.a.w, masjid menjadi pusat kajian, bahkan sebagai pusat pembenahan ekonomi ummat.

Usulan untuk mengawasi tempat ibadah itu, menurutnya justru akan berimbas pada kondusifitas. Karman menilai mayoritas masjid dibangun atas dasar swadaya.

Bahkan pengelolaannya pun bersumber dari jamaah dan masyarakat. Terkait itu, proses pengelolaan masjid ini perlu menghadirkan pemerintah.

Lagipula, kata Karman, sudah ada Kementerian Agama yang bertugas menyelesaikan persoalan tempat ibadah.

"Tidak sedikit juga masjid-masjid atau tempat ibadah bersejarah yang justru punya nilai budaya tinggi yang perlu dikembangkan. Intinya itu ya pembinaan," paparnya.

Tokoh muda yang juga alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim, Kediri, Lombok Barat ini mengatakan momentum supaya pemerintah lebih meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masjid.

Membantu ummat membangun dan mengelola masjid. Dari urusan ngelola toilet, hingga ngelola kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan masjid.

Sehingga tidak ada celah bagi paham-paham radikal dan paham-paham asing lainnya masuk ke tempat ibadah.

"Saya setuju radikalisme, dan isme-isme asing lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa harus dilawan. Dan itu bisa dilakukan melalui masjid atau tempat ibadah," paparnya.

Sebelumnya, Kepala BNPT Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah.

Usulan tersebut disampaikan Rycko saat menanggapi pernyataan anggota DPR Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme.

Menurut Safaruddin, ada juga masjid di BUMN daerah Kalimantan Timur yang selalu mengkritik pemerintah. Karena itu, akhirnya Rycko mengusulkan agar ada kontrol dari pemerintah terhadap penggunaan tempat ibadah yang digunakan untuk penyebaran paham radikalisme.

Editor : Edy Gustan