Doktor ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah itu menilai apa yang dilakukan masyarakat Pulau Sumbawa sejatinya melanjutkan aspirasi lama yang sempat terhenti. Dengan begitu, persoalan DOB ini menjadi atensi bagi pemerintah saat ini untuk segera membuka moratorium.
Salah satunya, dengan mempercepat menerbitkan Peraturan Pemerintah. Selain itu, langkah lain yang bisa ditempuh adalah membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat melalui perwakilan di DPR RI.
"Karena ini kan begitu moratorium dibuka, maka PPS ini bisa ditetapkan sebagai provinsi bersama daerah lain yang sebelumnya sudah disiapkan untuk itu," paparnya.
Dia berharap tidak ada lagi aksi-aksi serupa termasuk aksi blokade fasilitas publik. Aksi-aksi seperti itu dinilai justru merugikan diri sendiri karena akan mengganggu stabilitas dan perekonomian daerah.Terlebih, pergerakan perekonomian baik di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa sangat berkaitan erat.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
