Dia menilai rencana pembentukan PPS itu sudah diperjuangkan sejak lama. Bahkan, sejumlah tokoh Pulau Sumbawa baik dari Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Kota Bima, Bima, dan Kabupaten Dompu sudah berupaya maksimal. Namun, sayanya Pemerintah Pusat melakukan moratorium daerah otonomi baru.
Dia berharap aksi itu berjalan damai dan tidak mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, siapapun berhak menyampaikan aspirasi untuk kesejahteraan rakyat.
"Kita berharap agar aksi tersebut berlangsung damai. Tidak anarkis apalagi mengganggu ketertiban umum," paparnya.
Terpisah, Sekretaris Pimpinan Daerah PKN NTB Abdul Hakim menilai demonstrasi itu sebagai bentuk keseriusan rakyat Pulau Sumbawa untuk membentuk daerah otonom baru.
Dia berharap aksi tersebut berjalan lancar tanpa diwarnai aksi anarkis. Pihaknya juga mengapresiasi aparat keamanan baik TNI/Polri yang langsung merespons rencana aksi tersebut.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
