“Jangan hanya memikirkan keuntungan semata tanpa memperhatikan hak-hak konsumen dan dampak yang bisa terjadi di kemudian hari,” tegasnya.
Selain permasalahan drainase, KNPI Lombok Barat juga menyoroti ketersediaan fasilitas umum dan tempat pemakaman umum (TPU) di kompleks perumahan.
Menurutnya, banyak pengembang tidak menyediakan TPU, padahal itu bagian dari kewajiban mereka. Dia mendesak pemerintah daerah harus bertindak tegas agar hak-hak konsumen yang tersebar di ratusan perumahan dapat terealisasi.
KNPI berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terus berulang di masa depan.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
