Yiyit mengatakan, pihaknya berinisiatif membangun komunikasi sejak dini baik terhadap KONI pusat maupun Kemenpora RI untuk mengetahui apa kewajiban daerah dan kewajiban pusat.
Termasuk menyangkut venue maupun pembagian cabang olahraga. "Sebab, setiap daerah yang menjadi tuan rumah PON akan memperoleh suntikan dana dari pemerintah pusat untuk pembangunan venue salah satunya gelanggang olahraga (GOR)," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga belajar dari pelaksanaan PON XXI di Sumut dan Aceh yang sempat menuai sorotan. Artinya, persiapan gelaran PON di NTB dan NTT diharapkan lebih maksimal sehingga meminimalisasi berbagai persoalan yang kemungkinan terjadi.
Bahkan, setelah pelaksanaan PON XXI 2024 tersebut, baik Dispora maupun KONI NTB intens berkomunikasi dengan KONI pusat. Pihaknya juga sudah menyampaikan dokumen master plan terkait PON XXII 2028 kepada Kemenpora.
Meski begitu, belakangan perlu ada penyempurnaan dokumen lantaran perubahan nama dari master plan menjadi rencana induk.
Dalam prosesnya, juga dibahas mengenai jumlah cabor yang akan dilombakan pada PON XXII mendatang. Sebelumnya NTB kebagian 27 cabor. Jauh berkurang dari jumlah cabor yang dipertandingkan pada PON 2023 sebanyak 54 cabor.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
