Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan DKI Jakarta merupakan barometer politik dan tempat pembelajaran administrator kepemimpinan tingkat nasional.
Terlebih, Jokowi berhasil menjadi Presiden setelah memimpin DKI Jakarta begitu juga dengan Anies Baswedan yang diyakini akan memimpin Indonesia pada pemilu presiden 2024 mendatang.
Dia menjelaskan, wajar banyak orang yang memburu kekuasaan di DKI Jakarta. Hanya saja, jika kepemimpinan di Jakarta itu ditunjuk langsung presiden, menurut pakar hukum Tatanegara itu akan menghilangkan demokratisasi, akuntabilitas, dan tidak ada cek and balancesnya karena pemimpinnya hanya bersifat administrasi biasa.
"Kalau ditunjuk langsung oleh Presiden, waduh nggak ada akuntabilitasnya, demokratisnya, cek and balances nya. Lagipula akan mengelola APBD hingga 80 Triliun yang merupakan APBD terbesar di seluruh republik ini," paparnya.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait