Dalam program tersebut, masyarakat hanya dikenakan biaya Rp 350 ribu untuk mengurus PTSL. Tentu mereka yang sudah memenuhi syarat dan bukti kepemilikan lahan.
Biaya tersebut antara lain terdiri untuk biaya PAL, materai, dan administrasi lainnya. Sejauh ini program PTSL di Lombok Tengah berjalan lancar tanpa hambatan.
Meski begitu, pihaknya terbuka kepada masyarakat jika ada persoalan terkait program tersebut. "Kalau ada persoalan terkait PTSL ini silakan hubungi kami. Tapi dengan informasi yang jelas baik di desa mana, tahun berapa, dan apa persoalannya," tegasnya.
Hal itu disampaikan menyusul munculnya surat permohonan konferensi pers dari salah satu organisasi yang mengatas namakan jurnalis yakni Aliansi Jurnalis NTB.
Dalam surat tersebut, salah satunya mempertanyakan program PTSL itu. "Iya kami menerima surat permohonan konferensi pers dari Aliansi Jurnalis NTB yang meminta waktu untuk beraudensi. Tapi nyatanya setelah kami tunggu kok nggak datang," paparnya.
Subhan yang baru sebulan menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Lombok Tengah setelah sebelumnya bertugas di Sumbawa itu optimistis program PTSL di Lombok Tengah berjalan lancar.
Pihaknya akan berkerjasama dengan semua pihak terutama insan pers untuk mewujudkan reforma agraria yang kondusif. Dengan begitu, beragam persoalan terkait pertanahan di Lombok Tengah perlahan-lahan dapat terurai dengan baik.
Editor : Edy Gustan
