Semua proses dilalui dengan memakan waktu dan biaya ekonomi yang tidak sedikit. Larangan ekspor nikel beberapa waktu lalu yang diterapkan oleh presiden Jokowi merupakan salah satu wujud kebijakan hilirisasi itu.
Demikian halnya dengan hasil tambang seperti konsentrat dari AMNT yang tidak boleh lagi diekspor secara langsung, namun nanti melalui proses di smelter.
Dengan taktik dan strategi hilirisasi 21 komoditas hasil tambang, kelautan dan perikanan, pertanian dan lainnya, kata Syamsul Luthfi, akan membuka secara lebar lowongan kerja di dalam negeri yang pada gilirannya meningkatkan ekonomi masyarakat.
‘’Dalam hal ini tentu saja diharapkan pemerintah daerah tidak hanya sebagai penonton terhadap upaya masyarakatnya untuk berinovasi lebih maju, justru harus men-support dengan berbagai kemudahan regulasi,’’ katanya,
Seraya mengharapkan kehadiran pemerintah daerah dalam hal ini akan menjadi pengayom dan penjamin bagi keberlangsungan usaha pengembangan ekonomi masyarakatnya. Agar dunia investasi makin menarik, insentif pajak pun telah diterapkan pemerintah terhadap dunia usaha yang mengembangkan usahanya.
Kebijakan perpajakan bisa menjadi momok serius dalam pengembangan usaha. Dia mencontohkan perusahaan otomotif raksasa seperti Toyota yang mengembangkan usaha di Thailand karena insentif perpajakan yang menguntungkan perusahaan tersebut.
Hadir dalam kesempatan tersebut pejabat Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Raharjo Siswohartono yang juga memberikan pemaparan soal hilirisasi investasi tersebut.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
