Berkomitmen Perjuangkan PPS, Fauzan Khalid : Pembentukan DOB Tunggu Peraturan Pemerintah

MATARAM, iNewsmataram. id-Anggota Komisi II DPR RI H. Fauzan Khalid merespon cepat aksi masyarakat Sumbawa terkait Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).

Fauzan menilai hal itu sudah disampaikan kepada para pihak terutama di Kementerian Dalam Negeri. Fauzan berkomitmen untuk membantu gerakan masyarakat Pulau Sumbawa. Salah satunya dengan cara menyuarakan aspirasi masyarakat itu melalui rapat-rapat di DPR.

Dia menilai, dalam konteks pemekaran daerah, Komisi II DPR RI dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan Ren Peraturan Pemerintah (RPP) untuk ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah (PP).

"Itu sebagai acuan dalam pengusulan dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)," ujar Bupati Lombok Barat dua periode itu. Kamis (15/5/2025).

Dikatakan, proses pembentukan DOB memang tidak bisa dilakukan cepat. Bahkan, RPP yang merupakan amanat undang-undang nomor 23 tahun 214 saja sudah lama tidak dibahas.

Terkait itu, pihaknya berupaya mendesak agar PP harus segera tuntas pada 2025. "Seperti yang saya sampaikan bahwa PP itu harus selesai di 2025 ini setelahnya baru kita usahakan berproses. Saya berkomitmen untuk itu," Tegasnya politisi Partai Nasdem ini.

Dia mengimbau masyarakat Pulau Sumbawa untuk tidak melakukan aksi demonstrasi anarkis. Apalagi sampai memblokade fasilitas publik seperti Pelabuhan Poto Tano.

Dia mendorong agar penyampaian aspirasi itu ditempuh melalui jalur formal termasuk dalam konteks demonstrasi.

"Apapun tuntutan kita, jangan sampai mengganggu fasilitas publik apalagi Pelabuhan Poto Tano yang menjadi jalur utama mobilitas warga terutama untuk kelancaran perekonomian daerah," paparnya wakil rakyat dari Dapil NTB 2 Pulau Lombok ini.

Diketahui aksi demonstrasi ribuan masyarakat Pulau Sumbawa di kawasan Pelabuhan Poto Tano melumpuhkan aktivitas pelabuhan. Sejumlah kendaraan tampak menumpuk di depan pintu masuk Pelabuhan Poto Tano. Terus mengular hingga simpang Poto Tano.

Aparat kepolisian terus berupaya bernegosiasi dan mengamankan jalannya aksi. Tidak hanya di Poto Tano, aksi serupa juga berlangsung di Kota Mataram.

Sejumlah masa terdiri atas pemuda dan mahasiswa menyampaiakan aspirasi di depan kantor DPRD NTB di Jalan Udayana. Termasuk menemui Sekretaris Daerah NTB H. Lalu Gita Ariyadi di Kantor Gubernur NTB.

Editor : Edy Gustan