Refly Harun Tolak Rencana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden

Mataram,iNewsmataram.id- Juru bicara pasangan capres Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar, Refly Harun tidak setuju dengan wacana pemilihan Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung Presiden RI. Menurutnya, itu sangat bermuatan politik dan menguntungkan berapa golongan saja.

Lagipula, DKI Jakarta merupakan satu-satunya daerah yang mengelola APBD lebih kurang 80 Triliun.

Baca Juga

Caleg PKS H. Karman Jamu Refly Harun dan Rocky Gerung

"Kita tahu Pilkada itu digeser dari Desember ke September. Kita tahu kan kepemimpinan Jokowi berakhir pada Oktober, berarti kalau pilkada berlangsung September, dia masih berkuasa. Kalau secara defacto dilakukan perpindahan ibu kota misalnya, secara simbolik apa awal tahun atau 17 Agustus 2024, DKI harus diisi secara definitif. Kalau undang-undang itu gol, maka Jokowi punya power untuk menunjuk Gubernur DKI Jakarta," ujar Refly Harun di Tuwa Kawa Mataram Sabtu (9/12/2023).

Refly berada di Mataram bersama tiga tokoh lainnya yakni Rocky Gerung, Geisz Chalifah, dan Saut Sitomorang. Keempat tokoh nasional itu sempat menghadiri jamuan makan malam dari Caleg PKS untuk DPR RI nomor urut 4 Dapil NTB 2 Pulau Lombok H. Karman BM di Tuwa Kawa Cafe.

Lebih lanjut, Refly Harun mengatakan DKI Jakarta merupakan barometer politik dan tempat pembelajaran administrator kepemimpinan tingkat nasional.

Terlebih, Jokowi berhasil menjadi Presiden setelah memimpin DKI Jakarta begitu juga dengan Anies Baswedan yang diyakini akan memimpin Indonesia pada pemilu presiden 2024 mendatang.

Dia menjelaskan, wajar banyak orang yang memburu kekuasaan di DKI Jakarta. Hanya saja, jika kepemimpinan di Jakarta itu ditunjuk langsung presiden, menurut pakar hukum Tatanegara itu akan menghilangkan demokratisasi, akuntabilitas, dan tidak ada cek and balancesnya karena pemimpinnya hanya bersifat administrasi biasa.

"Kalau ditunjuk langsung oleh Presiden, waduh nggak ada akuntabilitasnya, demokratisnya, cek and balances nya. Lagipula akan mengelola APBD hingga 80 Triliun yang merupakan APBD terbesar di seluruh republik ini," paparnya.

Dia mengatakan, jika kepemimpinan di DKI Jakarta dipilih langsung oleh presiden, maka powerful kekuatan politiknya sangat tinggi. Padahal, kata Refly keberadaan DKI Jakarta harus terkontrol maksimal.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah disetujui menjadi RUU usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Salah satu yang disorot dalam pasalnya adalah gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta bakal ditunjuk dan diberhentikan presiden dengan memperhatikan usul DPRD.

Editor : Edy Gustan