Dia mengatakan, jika sumber proyek yang menjadi utang Pemprov NTB dari pokir dewan, seharusnya para kontraktor atau rekanan berani transparan siapa dewan yang memberi pokir, dinas mana tempat pokir tersebut dikerjakan dan apa jenis proyek yang dikerjakan.
“Jangan hanya lempar ke publik seolah-olah utang Gubernur NTB ke kontraktor, terus publik tidak dijelaskan proyek mereka dapat dari siapa, jenis apa, di dinas mana,” cetus Majid.
Aktivis ini menantang kontraktor yang menagih utang untuk berani terbuka dan trasnparan, jangan terkesan hanya melempar kesalahan pada kepala daerah.
“Ayo sama-sama terbuka dan transparan. Masyarakat membutuhkan kejelasan informasi, jangan hanya tagih utang tapi enggak berani memaparkan secara lugas asal usul utang,” katanya.
Editor : Edy Gustan