Lombok Barat, iNewsmataram. id-Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini akan menilai kinerja Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu disampaikan saat menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kamis (15/5). Zaini menegaskan ASN, baik P3K maupun CPNS bekerja sepenuhnya berdasarkan kinerja, bukan sekadar status atau masa kerja.
“Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi justru awal dari pertarungan sesungguhnya,” ujarnya di hadapan para penerima SK.
Ketua DPW PAN NTB itu mengatakan bahwa para P3K telah menempuh penantian panjang, bahkan terlihat dari raut wajah mereka yang "sudah setengah dimakan waktu".
Namun, dia tetap mengedepankan penilaian berbasis objektivitas dan capaian kerja. Berbeda dengan CPNS yang diseleksi melalui sistem ketat dan penuh kompetisi, P3K menurutnya diberi kesempatan namun tetap harus menunjukkan kualitas dalam pelaksanaan tugas.
“Saya diberikan kewenangan menilai setiap tahun. Dan sistem penilaian saya berbasis kinerja, bukan belas kasihan,” tegasnya.
Secara terbuka, tokoh yang karib disapa LAZ ini menyampaikan beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengalami pemotongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) karena penurunan kinerja.
“Kalau kepala OPD saja saya berani potong, apalagi yang levelnya lebih rendah,” ujarnya, menegaskan komitmennya terhadap reformasi birokrasi.
Dia juga menyinggung bahwa banyak yang memprotes dalam diam, termasuk pasangan pegawai, ketika TPP mereka tiba-tiba berkurang. Namun, pemotongan tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi obyektif dan transparan.
“Cara kerja saya memang lama dibentuk oleh dunia korporat. Maka, dinamika dan ketegasan akan menjadi warna dalam birokrasi kita ke depan,” tambahnya.
Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Lombok Barat serius membangun budaya kerja yang profesional, produktif, dan terukur — menjadikan birokrasi bukan sekadar tempat berteduh, tapi medan aktualisasi kompetensi.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
