Mataram.iNews.id- FITRA Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar survei kepemimpinan daerah 2024. Survei tersebut untuk mengetahui tiga hal yakni memberikan isu-isu prioritas warga yang harus ditangani pasangan kandidat jika terpilih, memetakan preferensi politik warga dan elektabilitas pasangan calon, dan mengantisipasi resiko vote buying dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024.
Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda mengatakan resiko politik uang pada Pilkada serentak di NTB rendah. Sekitar 39% pemilih telah menentukan pilihan lebih dari satu bulan lalu. Sekitar 11% akan memilih setelah pelaksanaan debat kandidat. Dan sekitar 11,5% menentukan pilihan pada hari H pemungutan suara, dan 9% pada H-3.
Berdasarkan permintaan pemilih, risiko vote buying cenderung rendah pada Pilkada 2024. Dari 37,3% pemilih yang kemungkinan merubah pilihan politiknya; alasan terbanyak adalah alasan janji politik atau program kerja pasangan calon lain lebih baik dibandingkan calon yang didukung sebelumnya (12,25%) .
Berikutnya, alasan mendapatkan barang atau uang dari calon lain (10,00%). Sedangkan perubahan pilihan politik organisasi/tokoh hanya mempengaruhi keputusan politik pemilih dalam jumlah kecil yakni (4, 25%).
Ramli Ernanda membenarkan adanya survei yang digelar pada 9-12 November 2024. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner online melalui platform Kobotoolbox.
Validasi data dilakukan dengan mencocokkan hasil survei menggunakan geolokasi, foto selfie surveyor dengan responden, dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Iya survei ini sejatinya memang untuk mengetahui tingkat kerawanan politik uang di Pilkada serentak 2024. Bukan untuk survei politik karena kami bukan lembaga survei yang terdaftar di KPU," ujar Ramli kepada Mataram.iNews.com.
Terkait itu, survei ini melibatkan 400 responden yang merupakan penduduk Lombok Tengah berusia 17 tahun ke atas atau yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada 2024.
Survei dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan margin of error sebesar 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Survei yang berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik (approval rating) terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Tengah di bawah kepemimpinan Lalu Fathul Bahri - M Nursiah sangat rendah yakni (41, 0 ℅).
Begitu juga tingkat kepuasan publik di seluruh sektor isu baik terkait Reformasi birokrasi dan pelayanan publik (33, 0%), pengelolaan APBD (31, 3%), pelaksanaan program kegiatan mencapai (31, 5%), penanggulangan kemiskinan (27, 8℅), dan penyediaan lapangan kerja sebesar (26, 0 ℅).
"Dari survei ini diketahui terdapat lima besar isu kunci paling prioritas menurut pemilih yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah 5 tahun mendatang yakni penyediaan lapangan kerja, peningkatan layanan pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan dan air bersih, " ujarnya
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
