MATARAM, iNewsmataram.id-Koalisi antara Partai Perindo dengan PDI Perjuangan dinilai akan memengaruhi iklim politik daerah. Terutama menyangkut pemilu kepala daerah serentak pada 2024 mendatang.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Dr. Agus, M.Si mengatakan, koalisi linier yang digagas Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dinilai akan berdampak terhadap peta politik di daerah.
Dia mencontohkan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB mendatang.
Menurut dia, pasangan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalillah (Zul-Rohmi) akan bubar jika tiga parpol besar, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Perindo bersatu.
"Dalam konteks koalisi Zul-Rohmi jilid 2 di NTB, tentu saja pandangan Megawati ini berpotensi menyebabkan bubarnya Zul-Rohmi jilid 2. Sebab, TGB sebagai petinggi Partai Perindo akan melaksanakan secara konsisten kebijakan partai. Maka itu, boleh jadi, Rohmi akan dipisahkan dari Zul," ujar Agus kepada wartawan Sabtu (18/6/2023).
Mantan komisioner KPUD NTB ini menambahkan, keinginan Megawati untuk membangun koalisi linier hingga pilkada menunjukkan PDI Perjuangan memasang tawaran politik tinggi.
Target ini masuk akal karena PDI Perjuangan merupakan pemenang Pemilu 2019. PDI Perjuangan menawarkan sistem koalisi linier, baik pada pilpres maupun pilkada, dinilai sebagai keputusan tepat.
Dari sudut rasionalitas politik, tawaran itu dinilai harus diikuti oleh parpol yang ingin berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dimensi lain yang diyakini memberikan dampak positif dari koalisi linier ini adalah efisiensi cost politik.
Dimensi lain yang bisa dibaca dari statemen Megawati, bahwa implikasi dari skema pemilu serentak dalam satu tahun antara pemilu nasional atau pemilihan DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dengan pemilu lokal, yakni pemilihan gubernur, bupati, dan walikota adalah kontestan pemilu bisa lebih efisien dalam pendanaan politik.
“Hal itu bisa terjadi apabila koalisi antar partai politik linier dari koalisi untuk pemilu presiden hingga pemilihan gubernur, bupati, dan walikota," ungkap Agus.
Begitu juga jika dilihat dari dimensi efektivitas pemerintahan pasca-pemilu. Koalisi linier dari pusat hingga daerah akan menjadikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif.
Namun, koalisi yang bersifat linier bisa memunculkan gaya pemerintahan otoriter karena pemerintahan dikendalikan oleh partai yang sama dari pusat hingga daerah.
Dia menegaskan Megawati sepertinya mengkhawatirkan pola koalisi yang hanya terbangun pada saat pilpres, tetapi di level bawah justru tidak menguntungkan. (*)
Editor : Maryani
Artikel Terkait
