MATARAM,iNewsmataram.id-Kontraktor menagih pembayaran pekerjaan sejumlah proyek kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pembayaran proyek itu dinilai sebagai utang. Terkait itu, Ketua Nusa Tenggara Development Institute (NDI), Abdul Majid mempertanyakan sumber proyek itu.
Dia menantang kontraktor yang menagih utang pada Pemprov NTB untuk berani terbuka dan jujur jenis dan sumber proyek yang mereka dapatkan.
Abdul Majid mengatakan, jika proyek tersebut bersumber dari Pokir Dewan, kontraktor harus transparan membuka dari mana sumber pokir tersebut dan apa jenis proyek yang dikerjakan.
“Ini sekarang mereka hanya menagih utang saja, tapi belum berani membuka sumber dan jenis proyek,” katanya, Jumat, 5/5/2023.
Dia mengatakan, jika sumber proyek yang menjadi utang Pemprov NTB dari pokir dewan, seharusnya para kontraktor atau rekanan berani transparan siapa dewan yang memberi pokir, dinas mana tempat pokir tersebut dikerjakan dan apa jenis proyek yang dikerjakan.
“Jangan hanya lempar ke publik seolah-olah utang Gubernur NTB ke kontraktor, terus publik tidak dijelaskan proyek mereka dapat dari siapa, jenis apa, di dinas mana,” cetus Majid.
Aktivis ini menantang kontraktor yang menagih utang untuk berani terbuka dan trasnparan, jangan terkesan hanya melempar kesalahan pada kepala daerah.
“Ayo sama-sama terbuka dan transparan. Masyarakat membutuhkan kejelasan informasi, jangan hanya tagih utang tapi enggak berani memaparkan secara lugas asal usul utang,” katanya.
Sebelumnya, dua kontraktor datang ke Kantor Gubernur NTB untuk menaggih utang. Kepala BPKAD NTB, Samsul Rizal mengatakan seluruh utang pada kontraktor akan dibayarkan pada Juli 2023. Dia meminta rekanan untuk tdak khawatir.
“Pembayaran kami lakukan secara proporsional sejak awal tahun ini. Kami sebut progres ini sangat baik dan positif,” ujarnya.
Tertundanya pembayaran utang karena kondisi saat itu tengah pandemi, sehingga anggaran yang semulanya untuk pelunasan utang dialihkan untuk penanganan pandemi.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
