MATARAM,iNewsmataram.id-Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD NTB TGH. Satriawan meminta pemerintah memperhatikan pondok pesantren. Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren ini belum maksimal.
Menurutnya, pemerintah cenderung memperioritaskan sekolah negeri dalam beberapa aspek. Baik bantuan, maupun sisi peningkatan mutu pendidikan. Hal itu disampaikan sebagai hasil resesnya.
"Intinya kami berharap pemerintah baik pusat maupun daerah mulai memperhatikan Pesantren," kata TGH Satriawan, Minggu (19/2/2023).
Dalam reses kali ini, Satriawan menemui pimpinan dan tenaga pendidik sejumlah pondok pesantren di Lombok Barat. Berbagai aspirasi diterima.
Di antaranya, terkait kemudahan dalam mengelola institusi pendidikan terutama pondok pesantren. "Rata-rata menginginkan kemudahan dalam izin mendirikan pondok pesantren," ungkapnya.
Mengacu pada tujuan pendidikan nasional, anggota Komisi V DPRD NTB ini menilai justru madrasah menjadi garda terdepan membentuk manusia yang bertakwa dan beriman.
Hanya saja, kata Satriawan, pemerintah justru lebih memperhatikan sekolah negeri ketimbang madrasah. "Saat ini kita lihat bantuan apapun yang dari pusat ke daerah, yang banyak terjadi saat ini SLTA yang negeri saja diperhatikan, sementara Pesantren sebagai sentra dan garda terdepan masih sedikit tersentuh bantuan pusat," katanya.
Lagipula, ujar pemimpin Ponpes Albina ini, pendidikan di pesantren tidak hanya Aliyah dan Tsanawiyah saja. Malah sudah ada SMK dan SMA juga.
Dia akan memperjuangkan dua hal yakni pondok pesantren dapat dipermudah mendirikan sekolah kejuruan. Termasuk politik anggaran lebih berpihak kepada pondok pesantren.
Dia mengapresiasi pemerintah yang sudah membuka beasiswa penuh ke Timur Tengah. Dia berharap itu terus ditingkatkan sehingga ke depan bisa memperoleh beasiswa kuliah umum sehingga bisa lebih beradaptasi dengan dunia kerja.
Editor : Edy Gustan
Artikel Terkait
