get app
inews
Aa Text
Read Next : Koalisi Masyarakat Sipil NTB Dukung Hak Interpelasi DPRD NTB Terkait DAK

Logis NTB Soroti Dugaan Oknum DPRD NTB Suplai Solar Subsidi di Tambang Ilegal Sekotong

Selasa, 04 Februari 2025 | 19:08 WIB
header img
Rapat dengar pendapat terkait laporan Logis NTB tentang oknum anggota DPRD NTB diduga memasok solar subsidi secara ilegal ke tambang Sekotong. Foto: Istimewa

Mataram,iNewsmataram.id–Lombok Global Institute menyoroti dugaan oknum anggota DPRD NTB  menyuplai solar subsidi secara ilegal untuk operasi tambang ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

Direktur Lombok Global Institute (Logis)NTB M.Fihiruddin mengungkapkan hal itu saat rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi IV DPRD NTB Selasa (4/2/2025).

Fihiruddin mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran lembaganya dan masyarakat, ditemukan indikasi adanya oknum dewan yang bermain di tambang ilegal.

“Diduga ada oknum Anggota DPRD NTB yang terlibat sebagai pemasok solar bersubsidi di tambang Sekotong,” katanya.

Dia mendesak agar DPRD NTB melalui Komisi IV untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) menyelidiki dugaan keterlibatan oknum dewan tersebut.

“Kami minta agar DPRD NTB membentuk Pansus menyelidiki keterlibatan oknum tersebut,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD NTB, Hamdan Kasim mengatakan akan mengecek oknum anggota dewan yang disebut terlibat. “Sah-sah saja teman-teman menduga. Nanti kita cek,” ujarnya.

Dia mengatakan, akan mendiskusikan bersama internal Komisi IV terkait saran membentuk Pansus mengusut keterlibatan oknum dewan. “Nanti kami bicarakan di internal komisi,” ujarnya.

Selain rekomendasi untuk membentuk Pansus, dalam hearing bersama sejumlah masyarakat, Komisi IV menemukan adanya indikasi keberadaan mafia tambang yang beroperasi di wilayah NTB seperti di Tambang Seloto Taliwang, Tambang Lantung Sumbawa, hingga Tambang Sekotong di Lombok Barat.

Masyarakat meminta agar Dinas ESDM NTB dapat membentuk Satgas untuk memberantas aktivitas tambang ilegal di wilayah NTB.

Hamdan mengatakan akan melakukan pembahasan lagi bersama pihak-pihak terkait lainnya. "Kita dorong ESDM punya data itu. Setelah ada data Peti, baru kita dorong pembentukan satgas tambang itu," ujarnya.

"Pembahasan pansus ini kita akan bikin time line, kita akan panggil lagi semua yang hadir hari ini ke komisi IV. Biar Peti yang jadi masalah ini rapi," ujar Hamdan.

Editor : Edy Gustan

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut